Prabowo Subianto panggil menteri bahas ketahanan pangan dan perumahan nasional
| Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri |
Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas dua hal strategis: ketahanan pangan nasional dan program perumahan rakyat. Pertemuan dilakukan langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta
Ketahanan Pangan: Cetak Sawah dan Stok Beras Aman
-
Presiden meminta laporan terbaru mengenai program cetak sawah di wilayah prioritas seperti Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
-
Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan bahwa secara umum, kondisi produksi pangan aman dan stok nasional beras berada di angka 4,2 juta ton
-
Pemerintah terus melakukan operasi pasar masif dengan cadangan beras subsidi dan bansos sebanyak 1,5 juta ton untuk menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat
Perumahan: Subsidi Masif dan KUR Untuk Rumah Rakyat
-
Presiden juga memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas rencana peluncuran 350 ribu unit rumah subsidi secara nasional pada bulan September.
-
Kuota rumah subsidi meningkat dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit, dialokasikan bagi petani, nelayan, buruh, guru, supir, serta pekerja media dan sektor informal lainnya
-
Pemerintah akan memperkenalkan inovasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan, memberikan kemudahan pendanaan bagi pengembang, kontraktor, dan memperkuat sektor pariwisata lewat pembangunan homestay skala rakyat
Di akhir rapat terbatas, Presiden Prabowo menyoroti temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran dan memberikan arahan tegas. Tindakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang melanggar aturan kualitas beras
Ringkasan Poin-Poin Penting
| Topik | Inti Bahasan |
|---|---|
| Ketahanan Pangan | Progres cetak sawah, stok beras aman 4,2 juta ton, operasi pasar dijalankan |
| Perumahan Rakyat | Peluncuran 350 ribu rumah subsidi, KUR perumahan diumumkan |
| Mutu Produk Pangan | Investigasi dan tindakan terhadap pelanggar standar beras |
Perspektif & Dampak Strategis
-
Prioritas dasar rakyat: Pemerintah memfokuskan agenda kebijakan pada kebutuhan pangan dan hunian yang menjadi hak fundamental masyarakat.
-
Kebijakan transportasi fiskal dan sosial: Perluasan skema perumahan serta subsidi langsung menunjukkan pendekatan pro-rakyat dalam ekonomi dan kesejahteraan.
-
Transparansi dan proteksi konsumen: Komitmen Presiden untuk menindak pelanggaran kualitas beras mencerminkan perhatian pada aspek perlindungan konsumen dan stabilitas pasar.
Pertemuan Presiden Prabowo hari itu menandai langkah serius untuk menjaga ketersediaan pangan dan memperluas akses perumahan layak bagi rakyat kecil. Dari stok beras yang aman hingga peluncuran besar-besaran rumah subsidi, pertemuan ini menunjukkan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan sosial sekaligus aspek ekonomi kerakyatan.